dasar hukum otonomi daerah. Dalam bahasa yunani, otonomi berasal dari kata autos dan. dasar hukum otonomi daerah

DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam. 2. 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Jadi, otonomi daerah adalah konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada pemerintahan daerah3. 6 Sistem Pemerintahan Daerah ⚫ 1. Keberadaan suatu negara atau pemerintah, tingkat pertama harus dilihat dari kehadiran seperangkat dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku secara sah dan pada keberadaan suatu pemerintah. Argentina vs Prancis. susmayanti@ub. Baik itu urusan pemerintah pusat maupun daerah. Ketika sedang mengenyam pendidikan di bangku sekolah, tentu kita tak asing mendengar istilah otonomi daerah. Pasal 18 Ayat (1) sampai (7), Pasal 18A Ayat (1) dan. 70. Suatu kebijakan negara haruslah berlandaskan hukum agar pelaksanaannya sah dan sesuai dengan aturan serta tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku lainnya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Berdasarkan pertimbangan di atas maka sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang. Berikut adalah dasar hukum dari otonomi daerah. Undang Undang Dasar Pasal 18A Ayat 1-2; Undang-Undang Dasar Pasal 18B Ayat 1-2; Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/199. Hukum menjadi wujud kehendak rakyat, yang kemudian dalam. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni tentang pemerintahan daerah (Revisi dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat;berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut: a. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan. Undang-undang Otonomi Khusus Papua mengalami beberapa perubahan termasuk usulan penggantian undang-undang. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014 KEBIJAKAN POLITIK OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 AHMAD SUTRISNO / D 101 08 280 ABSTRAK Penelitian ini berjudul, kebijakan politik otonomi daerah berdasarkan Dasar Hukum Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014Dasar Hukum Otonomi Daerah. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga. 7 Sementara itu, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dilakukan pembangunanDasar Hukum Otonomi Daerah UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifatistimewa yang diatur dengan undang-undang. 3. Dasar Hukum Otonomi Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 – 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1. Tulisan Hukum/BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU luwukpos. Dasar Hukum Otonomi Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 – 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang undang no. Sebutkan Dasar Hukum Otonomi Daerah. 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum. Dasar Hukum Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni : Undang-undang DasarSebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pemerintah Kota Salatiga . Bahasa. 121. Destriana indria pamungkas, mnc portal · senin 07 maret 2022 13:01 wib. 38 Tahun 2007 ini merupakan penjabaran langsung. A. Bidang. Dasar Hukum Otonomi Daerah. Otonomi Daerah, Pembentukan, Pemekaran Dan Penggabungan Daerah, Hubungan. Tentunya segala pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki dasar hukum. Ppkn, 21. Penyelenggaraan. Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dasar Hukum Dan Wewenang DPD – DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah sebuah lembaga demokrasi Indonesia. 1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. " Dasar Hukum Otonomi Daerah. id . Pertama adalah UUD 1945 sebagai dasar politik hukum, kedua adalah Rencana Pembangunan Nasional, ketiga adalah1. 2 Pembangunan Institusi Hukum di Daerah 125 8. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui pengertian, tujuan, dan dasar hukum dari pelaksanaan otonomi daerah. pada kondusifnya masyarakat dan otonomi daerah. 52 . . 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah diibarat tidak sesuai lagi dengan peningkatan kondisi, politik dan ketentuan peraturan otonomi daerah. Melalui artikel ini, dibahas secara lebih mendalam dasar hukum otonomi daerah menurut pasal-pasal tersebut. Otonomi daerah (otda) memiliki esensi dan tujuan dalam upaya penguatan demokrasi lokal. sebutkan dan jelaskan prinsip prinsip otonomi daerah –. Lokasi. Di bawah ini merupakan. dasar hokum Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. Daerah-Daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan Daerah, oleh karena di Daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar. co. Salamadian September 17, 2018 0. CO, Jakarta - DPR telah resmi mengesahkan tiga undang-undang tentang pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua. 2 Keuangan Daerah 2. PRODUK HUKUM DAERAH PERIODE 2011-2020 DI INDONESIA Okviani Assa Anggraini, Apriliya Nursya’bani Bachtyar, Cherin Ayudia Sari, Nana Mardiana dan Fahmi Shahab Pendahuluan Produk Hukum Daerah merupakan produk hukum yang berbentuk peraturan. UU No 10 tahun 2004*) (Pasal 7 ayat (2) huruf c) termasuk jenis dan hierarki peraturanMAKALAH HUKUM OTONOMI DAERAH : PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang. Dalam bahasa yunani, otonomi berasal dari kata autos dan. Provinsi Papua yang juga termasuk dasar hukum adanya MRP sampai saat ini, permasalahan yang ada di Papua belum bisa diminimalisir, sehingga hal ini. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia Press, hal. ADVERTISEMENT. 2. Pasal 18 Ayat (5) "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan. Sos. Selain otonomi daerah, sistem lainnya adalah desentralisasi. 32 tahun 2004 mengenai “pemerintahan daerah (susunan negara republik indonesia tahun 2004 no. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui pengertian, tujuan, dan dasar hukum dari pelaksanaan otonomi daerah. Karena otonomi daerah merupakan salah satu kewenangan yang diberikan negara kepada daerah maka diperlukan dasar hukum agar otonomi daerah tidak disalahgunakan. Permasalahan apa yang sering terjadi dalam pembentukan produk hukum daerah dan dampaknya terhadap obesitas peraturan. Saukhani, dkk, 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. H. 7. Baca juga: Ombudsman Nilai Aturan Turunan UU Desa Belum Perkuat. Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol. 2. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang. Misalnya tertera pada UU No. Ilustrasi Bank DKI/Shutterstock Farzand01. Ketiga, ukuran dasar hukum pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang kepadanya. Daerah otonom berada di luar hierarki organisasi pemerintah pusat. Pengertian Otonomi Daerah – Tujuan, Fungsi dan Jenisnya. 1. 7 Walaupun sebenarnyaOtonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51 Tahun XII, Edisi Agustus 2010, Hlm. ac. 3. Pada setiap zamannya. Decentralization: The Territorial Dimension of the State. Dalam UU No. id . Jaminan dan sebagain dasar hukum masyarakat dapat berpatisipasi dalam proses pembuatan perundang-undangan dipertegas dalam pasal 96 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-. Dasar Hukum DPD RI. OTONOMI DAERAH : Pengertian, Tujuan, Asas, Pelaksanaan & Dasar Hukum. 17 Tahun 2003; UU No. Oleh parta setiawan Diposting pada 29 Juli 2023. O leh sebab itu pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu diperhatikan agar tercipta pengelolaan keuangan negara yang optimal. UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B; Tap MPR No. Dalam bahasa yunani, otonomi berasal dari kata autos dan. Setiap pelaksanan kepentingan bersama diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. A A A. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu: 1. View. Konsep Pemekaran Daerah. Dalam buku Hukum Pemerintahan Daerah dalam Persprektif Otonomi Khusus (2017) karya Husni Jalil dkk, pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Dasar hukum kekhususan yang terbaru adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. : 10. 3. H. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki. Daerah otonom adalah sebuah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Untuk lebih lengkapnya, berikut ulasan soal dasar hukum, hingga tugas dan wewenang DPD RI. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. da Daerah untuk diurus dan di atur atas dasar prakarsa dan kepentingan masyarakat daerah, tidak menjadikan daerah tersebut seperti nega-ra dalam negara. Otonomi Daerah adalah asas yang menjadi fondasi bagi pengelolaan pemerintahan,. Dari kedua pasal tersebut, yakniUndang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat (1) sampai (7), pasal 18A ayat (1) dan (2), serta pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahasa. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; b. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada beberapa dasar hukum yang menjadi patokan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. 1. Pasal 18 Ayat (2) "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 339. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Di dalam pasal 18B (setelah amandemen) disebutkan: ―Negara mengakui. id, r. Asep Warlan Yusuf,Dasar Hukum Otonomi Daerah. Pemberian status daerah istimewa dan otonomi khusus kepada Aceh tak lepas dari sejarah panjang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Penerapan otonomi daerah memiliki landasan hukum sebagai berikut: Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1-7. Destriana indria pamungkas, mnc portal · senin 07 maret 2022 13:01 wib. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. PP No. , M. Undang-Undang Dasar 1945; a. Ada beberapa prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab. Peraturan. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui pengertian, tujuan, dan dasar hukum dari pelaksanaan otonomi daerah. Namun, pemerintah tidak mampu membendung pembentukan DOB karena tidak memiliki dasar hukum. Perlunya sistem otonomi daerah disadari oleh para pendiri negara Republik Indonesia ketika menyusun Undang-Undang Dasar. A. 106. 22b tahun 2010 tentang standar prosedur operasional layanan informasi publik dan penetapan. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Hlm. Di Indonesia, yang dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah : 1. Pasal 3 (1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. by Hendra Friana. 2 VOL. undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Mengatasi krisis 1997. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai. id . 8 D. Berikut merupakan beberapa dasar hukum otonomi daerah di Indonesia yang tecantum dalam UUD 1945, ketetapan MPR RI atau melalui peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada Undang-Undang Dasar serta Ketetapan MPR diantaranya : Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 – 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akhirnya, pada 23 Juli 1903, pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan Decentralisatie Wet 1903 atau UU Desentralisasi 1903. Penerapan otonomi daerah ialah titik pokok yang penting dalam bentuk memulihkan ketenteraman rakyat. ! 3! terbalik dengan kemajuan dan kesejahteraan di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah (revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).